Iklan

Anggota DPRD yang Anti Fasilitas Gratis untuk Rakyat


Inilah Anggota DPRD yang Anti Fasilitas Gratis untuk Rakyat. Mohon disebar-luaskan!

Maria Henie Longkeng (Partai Demokrat)

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, keberatan kalau Jokowi menggratiskan biaya Puskesmas yang Rp 2.000 dengan alasan mengurangi pendapatan daerah.

Saran saya: gratis tapi sediakan kotak amal bagi yg ingin menyumbang. Sebulan sekali kotak tsb bisa dibuka dan juga diperiksa/audit.

saya biasa ikut pengajian. di situ kaya miskin bebas ngaji gratis. tapi kemudian ada yang keliling bawa kencrengan. yang punya uang dan mau nyumbang bisa memasukkan uang ke situ. ada yg rp 1000, 5000, 20 ribu juga ada. yang tidak ngasih juga tidak apa2. Soalnya biar kata murah cuma rp 2 ribu, kalau tidak ada uang mau apa coba? Kasihan kalau orang tak bisa berobat cuma gara2 rp 2 ribu.

Ini kisah Khaerunnisa bocah 3 tahun yang tewas karena diare. Bapaknya yg pemulung tidak bisa mengobatinya di Puskesmas karena meski biayanya cuma rp 4 ribu, dia tidak punya uang:
http://annisaalkhansa.multiply.com/journal/item/8

Di RSCM, Supriono menjelaskan bahwa Khaerunisa sudah empat hari terserang muntaber. Dia sudah membawa Khaerunisa untuk berobat ke Puskesmas Kecamatan Setiabudi. ”Saya hanya sekali bawa Khaerunisa ke puskesmas, saya tidak punya uang untuk membawanya lagi ke puskesmas, meski biaya hanya Rp. 4.000,- saya hanya pemulung kardus, gelas, dan botol plastik yang penghasilannya hanya Rp. 10.000,- per hari”. Ujar Bapak 2 anak yang mengaku tinggal di kolong perlintasan rel KA di Cikini itu.

Wanda Hamidah (PAN)

dan Mayoritas Anggota DPRD Tolak Hibah 1000 Bis untuk Warga Jakarta

“Persepsi yang muncul di anggota Badan Anggaran DPRD menolak kebijakan hibah angkutan umum. Pandangan dewan, angkutan umum itu bagian dari profit oriented,” ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Wanda Hamidah

‎1 Bis itu harga RP 700 juta. Sekali jalan muat 100 orang (di tengah jalan ada yg naik dan ada yg turun). Sehari 10 rit, berarti 1 bis itu 1000 orang yang naik. Itu kan manfaatnya lebih besar daripada Mobil Dinas DPR Toyota Royal Crown yang harganya Rp 1.400 juta tapi yang naik cuma seorang anggota DPR….

Dalam setahun, ada puluhan ribu rakyat yang naik 1 bis itu. Kok anggota DPRD Jakarta tega sekali mempermasalahkan itu? Harusnya dibantu. Toh yang menikmati adalah rakyat. Bukan pejabat. Karena tarif sudah dipatok Rp 2000, sebetulnya siapa pun pengelolanya entah itu BUMD/Koperasi tidak masalah. Yang penting benar dan amanah

Transportasi itu adalah Public Service. Layanan Masyarakat. Bukan berorientasi keuntungan. Makanya Pemda membatasi tarifnya Rp 2.000 sekali jalan. Jadi tega sekali kalau ada anggota DPRD keberatan akan hibah 1000 bis baru gratis. Apa para anggota DPRD seperti Wanda Hamidah tega melihat warga Jakarta naik bis bobrok yang sudah tidak layak pakai?

Wanda Hamidah: Penolakannya lebih karena masalah dasar hukum. Dan yang kedua adalah masalah teknis pelaksanaannya.

Sebenarnya ada lho dasar hukumnya, yaitu UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 134 ayat 4 menjelaskan penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan atau badan hukum lainnya yakni koperasi.
Mungkin Ibu Wanda belum sempat membacanya. Tapi ternyata ada dasar hukumnya (1).

Jokowi Mulai Direcoki Oposisi

Rencana Peremajaan Angkutan Umum Ditolak DPRD

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Foto; Arundono/dok.JPNN
JAKARTA – Rencana Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) untuk menghibahkan 1.000 angkutan umum terancam gagal. Pasalnya, mayoritas anggota dewan menolak rencana Jokowi untuk memberikan angkutan cuma-cuma kepada pihak swasta.

“Persepsi yang muncul di anggota Badan Anggaran DPRD menolak kebijakan hibah angkutan umum. Pandangan dewan, angkutan umum itu bagian dari profit oriented,” ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Wanda Hamidah kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/10).

Menurut Wanda, pemberian hibah angkutan umum bukanlah kebijakan yang tepat. Alasannya, bisnis angkutan umum merupakan ranah swasta yang tidak akan memberi sumbangan apa-apa terhadap keuangan daerah.

Selain itu, lanjut Wanda, DPRD DKI menilai dasar hukum untuk melakukan hibah tersebut masih tidak jelas. Faktor lainnya, persaingan politik di pemilukada DKI yang masih menyisakan koalisi, yang selanjutnya menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi-Basuki.

Wanda mengharapkan agar Jokowi dapat menjelaskan langsung programnya kepada anggota dewan. Menurutnya, selama ini paparan dari Dinas Perhubungan Pemprov DKI belum dapat memuaskan anggota dewan.

“Kami perlu gubernur menjelaskan secara langsung kebijakan hibah ini karena berbeda sekali dengan RPJMD jaman gubernur sebelumnya. Karena itu wajar sekali tadi Dinas Perhubungan sangat gagap menjelaskan dan terkesan kurang mengerti dengan konsep pimpinannya,” terang politisi PAN ini.

Sementara itu anggota Banggar DPR lainnya, Dwi Rio Sambodo mengingatkan bahwa masalah transportasi membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat. DPRD DKI meminta Jokowi untuk terlebih dahulu memastikan keikutsertaan pemerintah pusat dalam kebijakan ini.

“Dewan bertanya, posisi pemerintah pusat dimana saat gubernur menjabarkan kebijakan hibah, penyatuan MRT dan Monorel. Karena semua kebijakan itu membutuhkan dana besar,” ucapnya. (dil/jpnn)

http://www.jpnn.com/read/2012/10/29/145061/Jokowi-Mulai-Direcoki-Oposisi-

Ini Kritik untuk Jokowi…

Dengan maksud memangkas birokrasi yang rumit, pembagiannya pun dipermudah. Warga Ibu Kota yang ingin mendapat layanan kesehatan gratis dapat memperoleh Kartu Sehat di puskesmas, dengan catatan bersedia menjalani pengobatan di puskesmas atau rawat inap di kelas III rumah sakit umum daerah.

Sebagai penandanya, mulai 1 November 2012 semua puskesmas di seluruh penjuru Jakarta digratiskan. Yang di era kepemimpinan gubernur sebelumnya dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 2.000, kali ini semua warga Jakarta dapat berobat ke puskesmas tanpa dipungut biaya sepeser pun. Akan tetapi, semuanya berjalan bukan tanpa sandungan, pasalnya kebijakan itu mengancam hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) khususnya untuk menutup sektor kesehatan di Ibu Kota.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Maria Henie, mengatakan, selama ini PAD untuk sektor kesehatan itu berasal dari puskesmas. Ceritanya menjadi lain bahkan dapat membebani anggaran apabila biaya retribusi yang nilainya dianggap sudah sangat rendah kemudian dihapus oleh Jokowi.

“Selama ini pendapatan dari puskesmas diputar untuk menutup sektor kesehatan. Kalau digratiskan tanpa biaya, itu menjadi berat anggarannya,” kata Maria saat ditemui Kompas.com di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/11/2012) pagi.

Untuk diketahui, Kartu Sehat merupakan salah satu program unggulan Jokowi. Dengan kartu ini, layanan kesehatan warga DKI akan lebih terjamin. Selain gratis berobat ke puskesmas, terbuka juga peluang untuk rawat inap di RSUD kelas II dengan catatan seluruh ruang di kelas III sudah penuh dan tak mampu lagi menampung pasien.

Direncanakan, Kartu Sehat ini akan menyasar 4,7 juta jiwa warga Jakarta. Jumlah tersebut kira-kira setara dengan 50 persen jumlah warga DKI, atau warga yang masuk dalam kategori menengah ke bawah. Bertepatan dengan Hari Pahlawan nanti, tujuh permukiman kumuh dan padat penduduk menjadi prioritas utama pembagian 3.000 Kartu Sehat.

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/01/10025553/Ini.Kritik.untuk.Jokowi

http://concerious.blogdetik.com/2012/10/30/1000-bus-gratis-dan-1001-alasan-penolakan-dprd-dki-jakarta/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: